Oleh :

Kelvin Hui – GIZ Senior Advisor

Bagaimana SIKDA Generik akan mengubah SIK Nasional ?

WHO mengklasifikasikan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebagai salah satu dari 6 “building blocks” Sistem Kesehatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran SIK di dalam suatu sistem kesehatan. Namun untuk SIK di Indonesia, sering terdengar masih belum memadai sehingga tidak bisa memberikan data yang akurat. Akibatnya adalah pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan – para kepala Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan petugas di Kementerian Kesehatan, menjadi sulit untuk mendapatkan data yang akurat dalam waktu yang tepat untuk membantu dalam melakukan tugas harian.

Kelemahan SIK Indonesia sebenarnya mempunyai 3 faktor utama :

1. Fragmentasi & sistem paralel terlalu membebankan,

Yang paling fundamental adalah permasalahan fragmentasi. Hal ini disebabkan SIK Indonesia mempunyai banyak “sub-sistem” yang berjalan secara paralel sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda, yang akhirnya membuat petugas di lapangan kewalahan dalam mengkompilasi dan melaporkan data yang diperlukan. Salah satu contohnya, di suatu analisis yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat, dalam satu tahun laporan yang harus diserahkan kepada petugas kesehatan dalam provinsi melebihi 300 lebih tipe laporan dengan memakai 8 tipe software yang berbeda. Laporan tersebut masih belum termasuk permintaan laporan dari sumber non-kesehatan (kementerian lain seperti Kementerian Keuangan). Dari data yang harus dilaporkan, sebagian besar datanya adalah terdiri dari variabel yang sama, tetapi harus diisi dengan data yang sama ke dalam formulir/software yang berbeda dan berulang kali. Dengan beban laporan yang begitu berat dalam pelayanan kesehatan, menimbulkan resiko petugas fasilitas kesehatan untuk membuat kesalahan dalam pencatatan/rekapitulasi menjadi sangat tinggi dan juga laporan menjadi sering terlambat dikirim. Yang paling buruk adalah data yang berbeda dilaporkan untuk variabel yang sama dalam fasilitas yang sama. Jadi timbul pertanyaan, data manakah yang benar ?

2. Pemerintah/Governance

Sejak desentralisasi tahun 2000, peran Kementerian Kesehatan dalam mengelola SIK semakin penting.  Tanpa pengelolaan dan kebijakan yang kuat, setiap pemerintah daerah akan mengadopsi sistem masing  masing yang berbeda dan tidak “interoperable” – yakni, tidak bisa saling komunikasi antara satu sistem dengan yang lain. Itulah masalah yang terjadi di Indonesia sekarang. Walaupun ada banyak daerah yang sudah
mempunyai SIK yang bagus dan terkomputerisasi, namun data bank ini tidak bisa diintegrasikan ke dalam bank data nasional. Isu pemerintah termasuk juga kebijakan keputusan berbasis data atau “evidence based” yang masih lemah dalam implementasinya.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) masih kurang

Dalam laporan Health Systems Financing: The path to universal coverage (WHO, 2010), Dr. Margaret Chan, Director-General WHO menyatakan bahwa hampir 20-40% dana Kesehatan menjadi sia-sia atau tidak terserap dengan baik. Hal ini dikarenakan sistem tidak  efisien. Antara lain diakibatkan sistem manual yang masih terlalu lambat dan memerlukan banyak sumber dan tidak adanya Informasi tepat. Sistem Kesehatan
Indonesia masih belum memanfaatkan TIK secara menyeluruh dan jauh ketinggalan dengan sektor lainnya contohnya sektor Bank yang telah memanfaatkan TIK secara maksimal.

ROADMAP PENGUATAN SIK

Dalam tahun 2010, Pusat Data dan Informasi giat menyusun Roadmap untuk penguatan SIK nasional. Inisiatiinisiatif yang diidentifikasikan di dalam Roadmap 5 tahun ini adalah khusus untuk menangani tiga permasalahan besar SIK di atas. Informasi lengkap mengenai inisiatif yang disusun di dalam Roadmap ini bisa dilihat bila Roadmap ini diterbitkan.

Salah satu inisiatif yang disusun dalam Roadmap ini adalah SIKDA Generik. Yang jelas, untuk memperkuatkan SIK nasional, adopsi TIK harus ditingkatkan agar semua dapat berbasis elektronik dan data bisa dikirim dan diakses dengan cepat dan tepat.

Namun untuk memodernisasikan SIK dengan adopsi TIK memerlukan investasi yang sangat tinggi karena melibatkan banyak dana untuk perangkat keras, lunak, implementasi dan operasional. Ini menjadi hambatan utama (selain faktor lain seperti kekurangan dalam infrastruktur seperti listrik).
Hal tersebut merupakan sebab mengapa implementasi TIK di sektor Kesehatan masih belum menyeluruh.

Dengan alasan ini, Pusdatin mengambil inisiatif untuk membangun perangkat lunak SIK yang bisa dipakai di Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi, dan di tingkat nasional sebagai Bank Data Kesehatan Nasional yang gratis (berbasis open source) untuk semua. Untuk fase pertama tahun 2011, SIKDA Generik akan konsentrasi dalam semua modul kecuali modul Rumah Sakit yang akan dibangun pada fase kedua tahun 2012.

SIKDA Generik

Perangkat lunak ini dibangun dengan tujuan:

  • Menampung semua kebutuhan data program, akademisi, pembuat keputusan dan lainnya dengan mencatat data individu (disaggregate) termasuk dari sektor swasta agar SIK yang berjalan secara paralel sekarang bisa diintegrasikan menjadi satu sistem pada masa depan.
  • Mengirim data individu dan disimpan di dalam Bank Data Kesehatan yang membolehkan adanya *“dataquery” yaitu melakukan manipulasi pada data base untuk memberikan Informasi yang diperlukan dalam format yang sesuai kapan saja tanpa permintaan variabel baru kepada field.
  • Mengkomputerisasikan proses kerja di fasilitas kesehatan agar pekerjaan lebih efisien dan transparan sehingga biaya untuk sistem kesehatan bisa diminimalkan.

Fungsi-fungsi yang ditampung dalam SIKDA Generik adalah seperti berikut:

  • Modul Puskesmas – semua fungsi utama puskesmas seperti pendaftaran dan manajemen pasien, poliklinik (medical record elektronik), apotek, inventori, laboratorium/radiologi, kasir dan pelaporan.
  • Modul Rumah Sakit – semua fungsi utama rumah sakit seperti pendaftaran dan manajemen pasien, poliklinik (medical record elektronik), apotek, inventori, laboratorium/radiologi dan kasir dan pelaporan.
  • Modul Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota –fungsi pelaporan dan data query termasuk untuk yang dari sektor swasta.
  • Modul Bank Data Nasional – Koneksi dan integrasi kepada bank data lokal (di dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota) dan perangkat lunak lainnya yang dipakaioleh sektor swasta, penyimpanan dan query data termasuk *dashboard. Distribusi data adalah lewat internet (login ke www.depkes.go.id).

Pembangunan SIKDA Generik adalah dengan konsep open source, dimana source kode akan menjadi domain umum. Perangkat lunak ini tidak akan terkait dengan investasi lisensi yang akan membuatnya lebih murah dalam jangka waktu panjang sehingga komunitas “programmer” di Indonesia yang bergerak dalam bidang aplikasi SIK bisa bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan SIKDA Generik.

Perangkat lunak gratis SIKDA Generik akan diberikan kepada semua daerah untuk diadopsi dan diimplementasi. Sekiranya daerah terkait sudah mempunyai SIKDA elektronik sendiri, tidak perlu memakai SIKDA Generik dan bisa memakai SIKDA mereka sendiri. Yang penting adalah SIKDA mereka mengikuti konfigurasi yang ditunjukkan di dalam PEDOMAN SIK agar dapat “Interoperate” (saling bertukar data) dengan Bank Data Nasional. Untuk daerah yang belum memiliki, SIKDA Generik bisa dipakai secara gratis dan diimplementasikan dengan dana APBD, APBN
atau sumber lainnya. Khusus untuk tahapan pertama, Pusdatin akan menerima bantuan dana dari The Global Fund untuk implementasi di 138 Daerah Perbatasan dan Terpencil. Untuk daerah yang lainnya, Pusdatin akan mengkordinasikan dana implementasi dari sumber lain termasuk donatur.

Apabila semua fasilitas kesehatan dikomputerisasikan di masa yang akan datang, maka semua fasilitas pelayanan (rumah sakit dan puskesmas, baik umum atau swasta) akan mulai mencatat data individu pasien secara elektronik. Data individu ini kemudian akan dikirim secara elektronik ke
bank data di tingkat lokal (dinas kesehatan kabupaten/kota/provinsi) dan bank data nasional. Dengan adanya data individu di bank data nasional yang bisa diakses lewat internet, semua keperluan data oleh pihak yang berbeda bisa dilakukan dengan “query” sehingga petugas kesehatan
lapangan tidak lagi terbeban dengan banyaknya laporan. Entri hanya perlu satu kali secara elektronik dan hemat waktu sehingga waktu yang ada bisa dikonsentrasikan kepada pelayanan pasien. Dengan adanya data individu secara elektronik dan online, perhatian harus diberikan kepada privasi dan kerahasiaan pasien. Pusdatin akan mengadopsi kebijakan yang akan menjaga privasi ini termasuk antara lain enkripsi data sewaktu komunikasi dan tidak mengirim data nama pasien.

Inisiatif SIKDA Generik ini adalah sesuatu hal yang berpotensi mengubah pola kerja dalam sektor kesehatan. Hal ini memerlukan dukungan dari semua pihak untuk mencapai kesuksesan.

 

Share →